Type to search

Asuransi Bisnis

4 Program BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan dan Syarat Pendaftarannya Ter-Update

Mykredit.co.id – Sejak Jamsostek diubah menjadi badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan beberapa tahun lalu. Pekerja yang ada di Indonesia harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik karyawan yang bekerja pada sektor formal atau non formal. Nah, bagi pekerja di sektor formal, maka pihak perusahaan harus mendaftarkan pegawainya.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat 2, bahwa setiap perusahaan (pemberi kerja) diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali.

BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan memiliki beberapa program perlindungan dasar yang dapat menjamin masa depan pekerja di perusahaan. Diantaranya, perlindungan dari ketidakpastian risiko ekonomi dan sosial. Hal tersebut bisa terjadi karena kecelakaan kerja, pensiun, sakit dan masih banyak lagi.

Karena BPJS Ketenagakerjaan telah diatur dalam bentuk Undang-Undang, maka bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program ini, akan memperoleh sanksi administratif. Hal ini meliputi:

  1. Teguran dari BPJS secara tertulis
  2. Pemberlakuan denda dari BPJS
  3. Tidak akan mendapat pelayanan publik tertentu. Hal ini akan dilakukan oleh pemerintah dengan permintaan dari BPJS.

Sanksi berupa tidak diberikannya pelayanan publik tersebut berupa perizinan usaha, izin untuk mengikuti tender, mempekerjakan warga negara asing, izin penyedia jasa, serta IMB atau Izin Mendirikan Bangunan.

Program BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan

Saat ini terdapat 4 program utama dari BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya:

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

JHT merupakan program yang bertujuan untuk menjamin pekerja dari resiko sosial dan ekonomi yang bisa datang kapan saja.Termasuk juga yang bersangkutan dengan masa tua pekerja.

Peserta JHT meliputi pekerja yang menerima upah (di luar penyelenggara negara), seluruh pekerja perusahaan (termasuk juga perseorangan), WNA dengan masa kerja di atas 6 bulan, juga bagi pengusaha atau pemberi kerja, serta pekerja mandiri.

Pada program ini, perusahaan pemberi kerja akan menanggung 3,7% dari total iuran. Semua iuran yang telah diberikan, akan didapatkan oleh pekerja saat memasuki masa pensiun, yaitu ketika berumur 55 tahun. Atau bisa juga ketika meninggal dunia, mengalami cacat permanen, dan berhenti bekerja.

Besarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan JHT adalah 5,7% dari total upah. Ditanggung oleh perusahaan sebesar 3,7%, sisanya, dibayar oleh karyawan sebesar 2%. Biasanya akan didapatkan dari pemotongan gaji pegawai.

Contohnya, jika seorang karyawan memiliki gaji sebesar 2 juta rupiah, maka iuran JHT yang harus dibayarkan adalah sebesar 114 ribu rupiah setiap bulannya. Tanggungan perusahan pemberi kerja adalah sebesar 74 ribu rupiah, dan karyawan itu sendiri harus membayar sebesar 40 ribu rupiah perbulannya.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Untuk melindungi karyawan dari berbagai risiko kecelakaan kerja, maka perusahaan harus mendaftarkan JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja. Bukan hanya itu, kemungkinan penyakit akibat lingkungan kerja juga harus ditanggung oleh perusahaan. Besarannya tentu disesuaikan dengan kategori risiko di lingkungan kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Sebagai contoh, di perusahaan konstruksi tentu memiliki resiko kerja dengan tingkat yang berbeda dengan perusahaan jasa konsultan. Nah, pada prinsipnya, semakin besar resiko kerja, iuran JKK yang harus dibayarkan juga lebih besar.

Ada 5 kategori tingkat resiko kerja yang dicanangkan oleh JKK. Diantaranya, sangat rendah dengan pembayaran 0,24% dari total upah kerja, rendah dengan pembayaran 0,54% dari upah kerja, sedang 0,89% dari upah kerja, tinggi 1,27% dari upah kerja, dan yang terakhir sangat tinggi dengan pembayaran 1,74% dari total upah dalam sebulan.

3. Jaminan Kematian (JKM)

Asuransi JKM merupakan bentuk santunan tunai kepada ahli waris jika pesertanya meninggal dunia yang tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja. Namun, tidak berlaku jika orang tersebut sudah bukan lagi berstatus karyawan di perusahaan pemberi kerja. Jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah 0,3% dari total upah dalam sebulan.

4. Jaminan Pensiun (JP)

Program ini akan memberikan jaminan pensiun pada peserta berupa uang tunai bulanan. Pemberian uang tunai dilakukan jika peserta telah memenuhi masa iuran hingga 15 tahun atau 180 bulan. Berlaku sejak peserta pensiun dari perusahaan hingga meninggal dunia. namun, jika peserta meninggal sebelum pensiun, maka uangnya akan diberikan pada ahli waris setiap bulan.

Besaran iuran adalah 3% dari upah karyawan. Perusahaan menanggung 2% dari total pembayaran, sisanya dibayar oleh pekerja. Tetapi, batas maksimal upah yang sihitung adalah sebesar 7 juta rupiah. jika gaji karyawan lebih dari 7 juta rupiah, maka iuran yang dibayar hanya 3% dari 7 juta yaitu 210 ribu rupiah.

Syarat Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan Bagi Tenaga Kerja

Terdapat dua kategori pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan. Bisa dilakukan oleh perusahaan atau dilakukan sendiri oleh pekerja atau mandiri.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan meliputi:

1. Bagi Peserta Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

Dokumen yang harus disiapkan antara lain:

  • Asli dan salinan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  • Asli dan salinan NPWP
  • Asli dan salinan Akta perdagangan Perusahaan
  • Salinan KTP karyawan
  • Salinan KK karyawan
  • Pas foto ukuran 2 x 3 karyawan sebanyak 1 lembar.

Perusahaan bisa mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan melalui situs www.BPJSKetenagakerjaan.go.id. Klik kolom kanan atas yang bertuliskan “Mau jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Daftarkan perusahaan Anda di sini”.

Anda bisa menggunakan alamat email perusahaan, tunggu saja balasan email dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan. Bawa dokumen-dokumen di atas saat diminta mengunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan.

2. Peserta Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja

Bagi pekerja mandiri, baik freelancer atau entrepreneur tanpa badan usaha. cara pendaftarannya membutuhkan organisasi. Anda bisa membentuk organisasi yang terdiri dari paling tidak 10 orang. baru kemudian Anda bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

  • Surat izin usaha dari kelurahan
  • Salinan KTP
  • Salin KK
  • Pas foto ukuran 2 x 3 1 lembar.

Silahkan buka halaman web resmi BPJS Ketenagakerjaan. Gunakan alamat dari perwakilan organisasi. Tunggu pemberitahuan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk langkah selanjutnya. Bawa dokumen di atas untuk disetorkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat yang ada di kota Anda.

Jadilah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Perusahaan dan Nikmati Manfaatnya

Keputusan pemerintah akan layanan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan akan berpengaruh positif terhadap jaminan kesejahteraan pegawai. Bukan hanya bagi penerima upah saja, tetapi juga bagi perseorangan dan pemberi kerja itu sendiri. Manfaat yang akan dinikmati tentu sangat besar. Bisa dirasakan saat ini ataupun di hari tua nanti.

Paling tidak, pekerja dapat meminimalisir resiko akibat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Bukan hanya bagi pekerja saja, bahkan perseorangan dan pengusaha bisa memanfaatkan program pemerintah yang satu ini.

Sebagai warga yang baik, tentu Anda harus mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, tidak selamanya Anda bisa bekerja karena masuk masa pensiun atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jaminan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan akan sangat membantu Anda secara finansial. Demikian, semoga bermanfaat.

Leave a Comment