Type to search

Asuransi Kesehatan Tips Trik

5 Hal Penting Untuk Dipahami Divisi HR Terkait BPJS Kesehatan Perusahaan

Mykredit.co.id – Jaminan kesehatan bagi pekerja di suatu perusahaan haruslah menjadi prioritas. Meskipun ada beberapa perusahaan yang telah menyediakan fasilitas kesehatan untuk setiap pekerjanya. Baik berupa klinik ataupun dokter di kantor demi menangani berbagai kasus seperti kecelakaan kerja dan sebagainya.

Akan tetapi, tentu saja ada keterbatasan dalam hal pelayanan. Untuk itu, perlu adanya akses layanan perawatan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah memberikan wadah bagi perusahaan sebagai jaminan kesehatan karyawan yaitu BPJS Kesehatan Perusahaan.

BPJS Kesehatan perusahaan menggunakan sistem gotong royong dimana orang yang sehat membantu biaya pengobatan orang yang sakit. Biaya tersebut berdasarkan premi yang dibayarkan oleh setiap anggota BPJS.

Meskipun karyawan tersebut sudah menjadi peserta BPJS, tapi tetapi diperbolehkan untuk mengikuti asuransi swasta yang lain. Nah, Anda perlu mengetahui beberapa hal penting terkait BPJS Kesehatan Perusahaan untuk karyawan. Informasi ini penting bagi Divisi HR sebelum mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan Perusahaan. Berikut ulasannya:

1. Peraturan Pemerintah Tentang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS kesehatan sifatnya wajib bagi seluruh warga negara Indonesia, meskipun orang tersebut sudah menjadi peserta asuransi kesehatan lain. Untuk itu, selain perlindungan akan hak sosial ekonomi pekerja lewat BPJS Ketenagakerjaan, suatu perusahaan harus mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di dalamnya diatur pula mengenai pekerja asing yang sudah bekerja di Indonesia selama 6 bulan.

Regulasi lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) nomor 111/2013 mengenai perubahan atas perpres nomor 12/2003 mengenai Jaminan Kesehatan atau Jamkes.

Pada pasal 1 ayat 7 memuat tentang definisi pekerja penerima upah. Disampaikan di dalamnya, pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Sedangkan di pasal 4, menyebutkan pekerja, penerima upah dan anggota keluarganya ditanggung perusahaan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Di pasal ke 5, disebutkan bahwa anggota keluarga yang tertanggung dalam pembayaran BPJS Pekerja penerima upah (BPJS Kesehatan Perusahaan) yaitu, sebanyak-banyaknya lima orang, meliputi istri atau suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, serta anak angkat yang sah.

2. Cara Menghitung Iuran BPJS Kesehatan Perusahaan Bagi Karyawannya

Regulasi yang mengatur tentang jumlah iuran BPJS Kesehatan Perusahaan adalah Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 12 tahun 2013 mengenai Jaminan Kesehatan. Aturan ini meliputi tarif iuran bagi PPU Badan Usaha Swasta adalah sebesar 5% dari total gaji dan tunjangan tetap perbulannya.

Ketentuan ini dijabarkan sebagai berikut:

4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh penerima upah atau pekerja.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa iuran yang ditanggung oleh pemberi kerja hanya untuk 5 orang anggota keluarga. Sedangkan untuk anggota keluarga lain, iuran yang diberikan per orang adalah sebesar 1% dari gaji.

Jika terdapat anggota keluarga lain yang harus ditanggung, misalnya jika anak lebih dari 3 orang atau orang tua. maka, karyawan bisa memberikan kuasa pada perusahaan untuk menambahkan jumlah iuran dengan sistem potong gaji.

Untuk menentukan jumlah iuran BPJS Kesehatan Perusahaan, dasar perhitungannya adalah sebagai berikut:

“Gaji atau upah pokok + Tunjangan tetap (aturan maksimal sebesar 2 x nilai PTKP / K1)”

Jika pekerja menerima gaji ditambah tunjangan lebih besar dari nilai yang telah ditentukan, maka perhitungannya menggunakan standar tersebut. 2 x Nilai PTKP / K1 menjadi batas atas dari potongan iuran.

Sedangkan batas bawahnya adalah UMK, terutama untuk pekerja yang menerima gaji dan tunjangan lebih kecil dari UMK atau UMR atau UMP.

3. Hak Peserta BPJS Kesehatan Perusahaan Bagi Pekerja

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dan pekerja terkait kelas perawatan yang menjadi hak bagi pekerja. Berikut informasi lengkapnya:

  • Perawatan Kelas 1

Bagi pekerja dengan gaji dan tunjangan tetap di atas 1,5 hingga 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 1 anak (1,5 – 2 PTKP K/1), sebesar 4 juta rupiah hingga 8 juta rupiah.

  • Perawatan kelas 2

Bagi pekerja dengan gaji dan tunjangan tetap sampai dengan 1,5 PTKP dengan status kawin dan memiliki 1 anak (1,5 PTKP K/1), sekira 4 juta rupiah. dengan minimal gaji dan tunjangan tetap setara dengan UMK.

Aturan ini menegaskan bahwa peserta BPJS Kesehatan Perusahaan untuk karyawan tidak bisa memilih kelas perawatan saat memakai fasilitas kesehatan. Bahkan, tidak tersedia perawatan kelas 3 seperti peserta BPJS Kesehatan mandiri.

Namun, kerjasama antara instansi BPJS dengan rumah sakit semakin meluas. Penanganan terbaik akan diberikan pada karyawan yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan rujukan dokter dari faskes pertama.

4. Cara Mendaftarkan Karyawan di BPJS Kesehatan Perusahaan

Supaya pekerja bisa mendapatkan manfaat BPJS Kesehatan, perwakilan perusahaan bisa mengunjungi kantor BPJS untuk melakukan pendaftaran secara langsung. Perusahaan cukup melampirkan formulir registrasi badan usaha atau pun badan hukum lain.

Dokumen lain yang perlu dikumpulkan adalah data migrasi karyawan beserta anggota keluarga sesuai dengan format dari BPJS Kesehatan. Kemudian, perusahaan akan menerima nomor Virtual Account atau VA yang digunakan untuk membayar premi. Setelah itu, Kantor BPJS akan memberi kartu JKN, atau perusahaan dapat mencetak e-ID secara mandiri. Baru kemudian bisa digunakan oleh para pekerja.

5. Dampak PHK Terhadap BPJS Kesehatan Perusahaan Bagi Karyawan

BPJS Kesehatan akan tetap berjalan meskipun seorang karyawan telah di-PHK oleh perusahaan. Waktu berlakunya adalah 6 bulan setelah PHK. Pekerja tersebut tidak perlu membayar premi yang menjadi bagiannya. Setelah itu, keanggotaan akan dinonaktifkan. Lalu, utang-piutang antara BPJS Kesehatan dengan mantan pekerja dianggap sudah selesai.

Meskipun persentase iuran BPJS Kesehatan Perusahaan lebih mahal ketimbang iuran BPJS Kesehatan mandiri. Tapi, ada beberapa keuntungan yang bisa Anda peroleh dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan Perusahaan. Diantaranya:

1. Jumlah Peserta yang Ditanggung Lebih Banyak

Jika iuran BPJS Kesehatan Mandiri hanya berlaku untuk satu orang saja, maka berbeda dengan BPJS Kesehatan Perusahaan. Total tanggungan bisa mencapai 5 orang anggota keluarga.

2. Sebagian Iuran Dibayarkan Oleh Perusahaan

Tidak sepenuhnya beban iuran dibayar oleh Anda saja. sebagian besar iuran dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, Anda bisa menghemat lebih banyak uang untuk membayar BPJS Kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga.

3. Menjadi Tanggung Jawab Perusahaan

Anda tidak perlu bersusah payah mendaftarkan diri. Sebab, masalah registrasi menjadi tanggung jawab perusahaan.

Nah, demikian pembahasan mengenai BPJS Kesehatan Perusahaan. Perhatikan setiap regulasinya agar Anda paham perbedaannya dengan BPJS Kesehatan Mandiri. Meskipun begitu, Anda harus terdaftar juga pada BPJS Kesehatan Mandiri untuk menikmati fasilitasnya. Terlepas dari itu semua, menjadi peserta BPJS adalah kewajiban setiap warga Indonesia.

Meskipun BPJS Kesehatan Perusahaan memiliki beberapa kekurangan, tapi, dengan BPJS Kesehatan, Anda bisa melakukan gotong royong membantu peserta lain yang sakit. Semoga informasi ini bermanfaat.

Leave a Comment